Per-“kapling”-an Parpol

Ibarat daerah yang tertimpa planologi sehingga perumahan di atasnya perlu dipindah ke perkaplingan baru, begitulah layaknya keadaan Parpol akhir-akhir ini. Supaya tidak salah paham, rencana pengaplingan Parpol-parpol itu bukan baru muncul sekarang, lagi pula bukan rencana yang disembunyikan. Terhitung sejak Bung Karno berhasrat membubarkan Parpol-parpol, sejak saat itu Parpol kehilangan masa nyamannya, untuk mulai menjalani hidup yang kaget-kaget. Akibatnya, jadi gugup, latah atau maniak.

Di mana pun juga, Parpol itu bukan kumpulan orang tolol semua. Semisal perusahaan cari kekuasaan, atas nama ideologi atau yang sebangsa dengan itu, Parpol diayomi direktur-direktur yang kuat syaraf dan punya bakat memimpin seolah dibawa sejak rahim ibu, lagi  pula tajam penciuman. Organisasinya dibagi atas provinsi, sama saja dengan tentara, kecuali tak punya asrama. Mereka kadang bergaul rapat dengan pemerintah, malah menjadi bagian daripadanya, kadang di luar sama sekali, menjadi kumpulan orang-orang pemarah dan was-was. Semuanya ini tergantung dari keperluan. Tak usah diingkari, beberapa dari pimpinannya menjelma jadi genius di dalam hal menstimulir naluri-naluri primitif publik, sehingga bisa menjadi kesetanan layaknya, dan ujung-ujungnya mampu melahirkan keajaiban kekuasaan politik, entah di gedung pemerintah atau Dewan Perwakilan. Itulah sport nasional mereka.

Sebaliknya, eksekutif pun lebih-lebih lagi tidak bodoh. Mereka umumnya arif betul apa arti kekuasaan, dan cara bagaimana supaya tahan lama. Seperti halnya makanan kaleng lebih awet daripada makanan bungkus, segala usaha pengawetan ditinjau dan dicoba. Orang-orang eksekutif ini tahu, seperti rumusan Clinton Rossiter, bahwa Parpol punya dalih untuk mengontrol dan mengarahkan percaturan cari kekuasaan. Maka orang-orang eksekutif menyimpan pula kegemaran sport untuk jaga kondisi badan, dengan cara bergegas menyempitkan ruang langkah Parpol.

Supaya tidak ngelantur, baiklah diingat saja dulu Tap no. XXII/MPRS/1996, sebuah Tap yang pasti paling pendek di dunia, karena terdiri cuma satu pasal, yang bunyinya: Pemerintah bersama-sama DPRGR segera membuat undang-undang yang mengatur Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, yang menuju pada penyederhanaan.

Apa itu “penyederhanaan”? Bisa rupa-rupa tafsiran. Yang tangannya sudah gatal, mungkin berpikiran bubarkan saja habis perkara. Yang alon-alon asal kelakon, fusi saja. Yang separo mau separo tidak, federasi sajalah. Sepanjang ingatan saya, satu-satunya Parpol yang belum apa-apa sudah mau bubarkan diri adalah Katolik. Dengan catatan, kalau Parpol-parpol lain berbarengan berbuat serupa. Hal ini mengingatkan saya akan cerita orang yang rela gantung diri, asal saja semua tetangganya begitu juga. Mana bisa didapat tetangga semacam itu.

Dari kepala siapa mula-mula keluar rencana “penyederhanaan” itu tidak jelas lagi. Dan itu tidak penting. Yang dipersoalkan, dalam bentuk bagaimana “penyederhanaan” itu harus dijelmakan. Dapat dipahami, eksekutif tak pernah ayal dalam urusan ini. Jauh-jauh hari Presiden Soeharto sudah membayangkan bahwa kelak kemudian hari, tatkala penduduk dewasa menyelinap di gubuk kotak suara pada pemilu berikut, maka cuma 3 tanda gambar yang bisa dicoblos. Tidak empat atau berapa saja. Artinya, Parpol yang 9 sekarang ini mesti diringkas jadi dua gabungan. Difusikan, begitulah kata Mendagri Amirmachmud.

Sebutan “fusi” ini sedikit menimbulkan keributan, karena ada yang berpandangan bahwa itu bukannya penjelasan resmi dari Tap MPRS. Mungkin benar itu kemauan Presiden, tapi itu Presiden. Dan Presiden bukan undang-undang. Sedangkan, undang-undangnya belum lagi disahkan DPR. Kalau sudah, baru jelas bagaimana cara “penyederhanaan” itu berjalan. Apa melalui penurunan kualitatif: disunat, dikebiri, didevaluir. Yang kelihatannya ingin tetap utuh, artinya tidak akan menjadi sederhana sama sekali, cuma Golkar. Keinginan ini tidak sulit dicapai, cukup kalau semua telunjuk kelompok Karya Pembangunan di DPR diacungkan ke langit. Undang-undang yang bagaimana saja bisa jadi. Karena itu, tak usah taajub kalau Mendagri Amirmachmud menjamin segala sesuatunya akan konstitusional, tidak main paksa.

Sebenarnya, kalangan DPR sudah menyederhanakan dirinya sendiri tanpa menunggu undang-undang, dengan cara melenyapkan arti formal Fraksi sambil membentuk kelompok-kelompok. Katakanlah ini sekedar alasan praktis saja, tapi kalau dipikir-pikir, mengingatkan saya akan bait nyanyian Ambon “belum ditanya sudah mau”. Mereka sudah mengatur letak dirinya begitu rupa rapinya, sejauh sebelum Undang-undang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan dibicarakan, apalagi disahkan.

Di luar gedung DPR, Parpol-parpol Islam membentuk federasi. Entah ini federasi yang keberapa, tapi yang satu ini tampaknya akan digunakan sebagai proyek percontohan, etalase benda-benda politik, beginilah sebaiknya wujud “penyederhanaan” itu. Dianggap lebih baik daripada Parpol-parpol Islam itu dikeluarkan dari botolnya masing-masing dan dituang ke dalam ember besar: strukturnya bisa sederhana, tapi buntutnya bisa tidak karu-karuan.

Apa pun jadinya, mesin politik baru sedang digerakkan. Kalau di AS “politik baru” lazim dimaksud tergesernya peranan aparat partai dalam kampanye oleh peranan radio dan televise (dimulai dari Roosevelt dan mencapai puncaknya pada Nixon yang menghabiskan biaya advertensi televisi $12.129.082, hampir mendekati biaya advertensi pabrik bir), di negeri ini akan dijelmakan dalam bentuk pengaplingan Parpol-parpol. Dalam rangka pengaplingan ini sudah dipikirkan juga batas-batas pekarangannya, yang cukup sempit dan terbatas, atau sonder pekarangan sama sekali. Lazimnya dikenal dengan istilah “floating-mass”.

Sesudahnya pengaplingan, apa yang terjadi? Hanya Tuhan yang tahu. Mungkin dilakukan pembagian kekuatan untuk mereka, mungkin tidak. Konstitusi tak bicara apa-apa, dan gelagatnya Konstitusi sekarang ini jalan terus. Jadikan mereka ibarat “Permissive Society”-nya John Selwyn Gummer, bagian masyarakat yang ada dalam daftar tapi tak ikut bergiat apa-apa, kecuali terlibat perihal tetek-bengek aborsi, rajasinga, murtad dan kekerasan? Mana pula saya tahu.

Akhirnya timbul pertanyaan detail: bagaimana kaum pedagang, birokrat, seniman, jurnalis, tentara, cerdik-pandai, dan rupa-rupa kalangan lain yang nonpolitik, nonideologik, non-segala macam? Kenakah mereka bongkaran “jalur hijau” dari planologi yang menggetarkan itu? Sebagian mungkin tidak, karena atas petunjuk nasib kebetulan sudah mapan di jalan-jalan protokol. Selebihnya saya kurang tahu, karena bagi mereka belum ada aturannya.

Tempo, 22 April 1972

Melanggan artikel lewat email